Nilai ekspor UMKM pada 2020 hanya berkisar 14,37%, namun Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) optimistis kontribusi ekspor tersebut akan ditingkatkan hingga menjadi 15,12%, meskipun pada 2021 ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Bahkan target ekspor itu akan terus ditingkatkan hingga menjadi 21,60% pada 2024.

Demikian ditegaskan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Kerakyatan, M. Riza Damanik, dalam pemaparan Outlook 2021 Adaptasi dan Transformasi KUMKM, di Jakarta belum lama ini.

Masih lanjut Riza, untuk mencapai target tersebut, pemerintah melalui KemenkopUKM telah memiliki peta jalan (Roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM 2021-2024. “Kita ingin menggunakan peta jalan ini sebagai acuan KUMKM di masa depan. Kita optimis akan ada peningkatan signifikan hingga 2024,” tegasnya.

Menurut Riza, terdapat 6 indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas serta sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Indikator tersebut adalah peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan start-up koperasi, koperasi modern dan UKM naik kelas.

“Kita dorong UMKM naik kelas, koperasi modern, sekaligus kewirausahaan semakin meningkat. Pada tahun 2021, kita menargetkan PDB UMKM menjadi 62,36%, PDB koperasi 7,54%, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55% UKM naik kelas,” katanya.

Masih dijelaskan Riza, indikator tersebut disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, modalitas UMKM dan koperasi saat ini, kondisi ekonomi dalam dan luar negeri saat ini dan ke depannya, serta masukan-masukan yang datang dari berbagai pihak, termasuk para akademisi, asosiasi, pelaku UMKM dan koperasi serta daerah. Indikator tersebut kata Riza, akan menjadi acuan kolaborasi pengembangan koperasi dan UMKM ke depan.

“Pada 2024 diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menjadi 65%, PDB koperasi 11,54%, kontribusi ekspor UMKM 21,60%, start-up berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95%,” ujarnya lagi.

Menurut Staf Khusus MenkopUKM, Indonesia berada di posisi ke-4 negara dengan jumlah start-up terbanyak. Hal itu menjadi modal besar untuk mewujudkan start-up berbasis inovasi dan teknologi. Selain itu menurut Riza, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan mempercepat tumbuh kembangnya koperasi di Indonesia.

“Peluangnya percepatan digitalisasi koperasi justru ada di UU Cipta Kerja. Dengan begitu akan semakin banyak anak muda tertarik menjadi anggota koperasi, mengembangkan usaha berbasis koperasi dan bangga untuk berkoperasi,” tutup Riza