Pemerintah mencangkan Strategi Keuangan Nasional Inklusif (SKNI) tahun 2016. Tiga tahun berselang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19 persen, melampauij target yang ditetapkan Presiden RI selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusi sebesar 75 persen. Artinya saat ini sekurangnya 76,19 persen dari seluruh penduduk dewasa di Indonesis telah menggunakan layanan keuangan normal.

Kepemilikan keuangan normal dikalangan masyaraka5 juga meningkat seiring penggunaannya. Berdasarkan Finansial Inclusion Index, sebanyak 55,7 persen penduduk dewasa di Indonesia  telah memiliki akun di lembaga keuangan formal, meningkat tajam bila dibandingkan data tahun 2014 yang hanya sebesar 31,3 persen. Melihat tren peningkatan tersebut maka Presiden menetapkan target untuk tahun 2024 sebesar 90 persen.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020 yang digelar pekan lalu Presiden Joko Widodo menyatakan, “Peningkara akses keuangan ini penting, penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, medorong keadialan sosial, mendorong peningkatan kesejahtaran dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan”.

“Untuk mencapai target tersebut dan agar kenaikan index inklusi keuangan memacu peningkatan kesejahtaraan masyarakat ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SNKI. Denganganbditetapkaannya Perpres ini Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI dicabut tidak belaku lagi,” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam siaran pers di Jakarta (14/12/2020).

Menko Airlangga yang sekaligus juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjelaskan, “melalui Perpres SNKI yang baru akan mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan untuk pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta penguatan integrasi kegiatan ekinomi dan keuangan inklusif melalui layanan digital sebagai bagian  dari upaya untuk mencapai tujuan keuangan inkkusif”.

Lebih lanjut kata Airlangga, keempat cara lainnya untuk ditempuh lintas lembaga pemerintah bersama ekosistem lembaga keuangan dalam mencapai tujian SNKI ialah peningkatan akses layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, perluasan jangkauan layanan keuangan serta peningkatan produk dan layanan keuangan digital.

Adapun tujuan SNKI adalah 1) menciptakan iklim keuangan yang inkulsif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil, 2) mendukung pertumbuhan ekonom i, 3) mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 4) mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kelompok masysrakat yang diprioritaskan dalam program dan kebijakan keuangan inklusif ialah masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil/UMK, pekerja migran, perempuan, anak terlantar, penyandang distabilitas, lanjut usia, mantan narapidana, masyarakat di daerah perbatasan, serta kelompok pelajar mahasiswa dan pemuda.

Peraturan Presiden Nomor 114 tentang SNKI juga menetapkan Menko Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Ketua DNKI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden RI selaku Ketua DNKI secara berkala setidaknya satu tahun satu kali atau sewaktu waktu apabila diperkukan