Dalam acara webinar bertajuk “Gotong Royong untuk #JagaUMKMIndonesia”, Selasa (11/8), Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari, mewakili Menkop dan UKM Teten Masduki yang berhalangan hadir mengatakan, bahwa sejak awal pandemi pihaknya mengedepankan konsep gotong royong dalam memulihkan usaha para pelaku UMKM di Indonesia.

Menututnya, sejak awal pandemi terjadi, yang dikedepankan Kementerian Koperasi dan UKM yakni gotong royong. Sebab ada refocussing dan restrukturisasi anggaran terkait program yang sebelumnya direncanakan. Namun selanjutnya menjadi berbeda; sehingga kata dia harus didesain ulang dan disesuaikan.

Masih ditegaskan Fiki bahwa “kolaborasi” menjadi kata kunci dalam kondisi pandemi. Pihaknya telah mendata dan mengumpulkan laporan dari para pelaku UMKM yang terdampak pandemi melalui berbagai jalur, yang kemudian mendapatkan setidaknya ada 300.000 laporan.

“Kami menerima lebih dari 300.000 laporan, sudah dihimpun secara daring, by name, by address, by NIK, geotagging, sampai dengan business intelligence-nya; sehingga ini dijadikan dasar bagi kita untuk mendesain program, yang bukan hanya cepat, tapi juga tepat sasaran,” jelasnya.

Laporan yang berjumlah ratusan ribu itu, lanjut dia, diharapkan menjadi sampel persoalan yang dihadapi seluruh populasi UMKM di Indonesia. Dari situlah kemudian pihak Kemenkop dan UKM akan mendesain program yang memberikan dampak dan solusi terbaik bagi UMKM di tengah pandemi.

Menurut Fiki ada tiga fase yang dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi bagi sektor koperasi dan UMKM, yakni mitigasi, reaktivasi atau recovery, dan regrow agar kembali sustain. Dalam fase mitigasi atau “survive”, bansos diberikan kepada UMKM agar usaha tidak berhenti seketika.

“Namun, tetap harus diperhatikan juga, bagaimana agar bantuan pemerintah tidak merusak mekanisme pasar. Misalkan, bantuan bahan pokok dibeli dari warung kelontong, sehingga warung-warung tetap hidup usahanya,” tandasnya.

Selanjutnya dalam fase reaktivasi atau recovery, diperlukan sosialisasi, termasuk narasi rasa aman yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Hal itu juga termasuk mendorong dan mengedukasi para pelaku UMKM untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya.

Dalam fase ketiga, yakni penumbuhan kembali, pemerintah mendorong bantuan produktif untuk usaha mikro. “Program PEN dengan Rp123,46 triliun ini fase pengembangan UMKM, untuk masuk selanjutnya, yaitu regrow, agar sustain atau dapat berkelanjutan,” ujarnya lagi.

Kemenkop dan UKM juga mendorong penguatan kelembagaan koperasi dan reposisi konsolidasi, dalam hal ini koperasi sebagai badan hukum yang dianggap paling sesuai di tengah pandemi terkait prinsipnya yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. “Sampai saat ini koperasi-koperasi yang ada di Indonesia mendapatkan perhatian khusus. Termasuk kita juga sudah menetapkan LPDB KUMKM yang terfokus pada pembiayaan koperasi, khususnya yang bergerak di sektor riil,” pungkas Fiki