Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 99.093 kilometer, yang artinya punya bahan baku air laut/asin yang cukup melimpah untuk dijadikan produksi garam. Tapi kenapa Indonesia terus mengimpor garam dari luar negeri, tak lain karena produksi garam  dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri, baik itu yang bersumber dari olahan masyarakat maupun produksi BUMN-PT Garam (Persero).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebutuhan garam dalam negeri memang terpaksa harus diimpor, terutama untuk menenuhi kebutuhan bahan baku industri. Kebutuhan garam pada tahun 2020 sebanyak 4,4 juta ton sedang produksi dalam negeri cuma 2 juta ton, ini artinya terpaksa harus diimpor sekitar 2,4 juta ton.

“Sebagian besar kebutuhan garam ini, justru bukan untuk konsumsi masyarakat, melainkan untuk kebutuhan industri manufaktur mencapai 84 persen, sudah termasuk di dalamnya pertumbuhan industri eksisting sekitar 5-7 persen,” kata Menperin Agus dalam siaran pers Kemenperin di Jakarta (10/10)

Agus menjelaskan, total kebutuhan garam bahan baku untuk sektor manufaktur, belum sepenuhnya dapat dipenuhi industri pengolaham garam di dalam negeri, sehingga dilakukan impor untuk mengisi kebutuhan tersebut. Sementara, sebagai bahan baku industri. garam lokal masih perlu peningkatan dalam segi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, pasokan dan kepastian harga.

Menurut Agus impor garam sebenarnya merupakan keterpaksaan demi menjamin kepastian pasokan bahan baku garam kebutuhan industri dalam negeri, khususnya sektor alkali (chlor alcali plant/CAP), pulp, kertas, aneka pangan, farmasi, kosmetik dan pengeboran minyak.

Nilai tambah pada garam diperoleh melaui proses produksi. Hasil pengolahan garam impor akan diekspor kembali dengan proyeksi nilai yang lebih besar. Menperin mencontohkan, paad 2019 nilai impor garam industri sebesar US$108 juta, sedang nilai ekspor produk yang dihasilkan garam impor US$37,7 miliar.

Namun demikian pemerintah terus berupaya memprioritaskan peningkatan kualitas garam produksi dalam  negeri, di antaranya melalui perbaikan metode produksi serta penerapan teknologi baik dilahan  maupun di industri pengolahan garam. Untuk mendukung upaya ini pemerintah pun terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

“Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi telah mencanangkan beberapa program untuk dapat meningkatkan peningkatan garam lokal untuk sektor industri,” kata Agus.

Ia mengungkapkan, program dimaksud antara lain implementasi teknologi garam tanpa lahan yang merupakan garam dari rejected brine Pembangkit Lidtrik Tenaga Uap (PLTU). Kemudian mendorong pabrik pemurnian garam rakyat menjadi garam industri, salah satunya yang telah dibangun di Gresik dengan kapasitas 40.000 ton.

“Selanjutnya dilakukan perbaikan lahan pergaraman dengan pembenahan lahan gsram terintegrasi minimun 400 hektare. “Pemerintah juga mendorong investasi pembangunan lahan garam industri di Nusa Tenggara Timur serta mendorong revitalisasi dan pengembangan pabrik garam farmasi oleh PT Kimia Farma,” imbuh Agus lagi.

Sejalan dengan hal itu, dalam upaya pembangunan industri garam nasional yang berdaya saing dan berkesinabungan Kemenperin juga meminta masukan dari para pelaku industri.pengolahan garam. Langkah tersebut untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, di antaranya dari PT Unichemcandi Indonesia.

PT Unichemcandi Indonesia merupakan salah satu industri pengolahan garam yang memasok barang sebagai bahan baku industri makanan dan minuman dan pengeboran minyak. Perusahaan ini juga memproduksi garam konsumsi beriodium dalam negeri dengan metode pencucian (washing salt) dan juga metode rafinasi (refine salt).