Transformasi bukan sekadar ingin mengatur usaha mikro, tetapi bertujuan agar usaha mikro dapat berusaha dengan nyaman, perlindungan hukum, terintegrasi pada data nasional dan bisa mendapat fasilitas kemudahan dari pemerintah. Hal ini agar sejalan dengan UU Cipta Kerja yang sedang disusun peraturan pelaksanaannya.

Demikian diungkapkan Deputi Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya pada Webinar Outlook 2021: Transformasi Koperasi dan UMKM: “Menuju Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan Wirausaha yang Produktif, beberapa hari yang lalu.

Untuk itulah lanjut Eddy, pihaknya menargetkan pada 2021 program tersebut dapat mendorong transformasi usaha dari informal ke formal. Usaha mikro informal ini ditunjukkan dengan ciri, yakni modal kecil, tidak berijin, peralatan sederhana, tanpa pembukuan, tidak membayar pajak, pemasaran terbatas dan dikelola sedikit orang serta tidak terhubung dengan regulasi.

Eddy mengakui bahwa saat ini usaha mikro menghadapi tantangan antara lain, usaha yang terdampak pandemi, kesulitan pembiayaan, dan belum masuk pada ekosistem digital dan rantai pasok. “Pada tahun 1998 memang terdampak, tapi masih bisa jadi bumper ekonomi, namun sekarang usaha mikro akibat adanya pandemi ini menjadi yang paling terpuruk,” ujarnya.

Karena itulah tegas Eddy, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan guna mendukung UMKM, khususnya usaha mikro melalui Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) bagi 12 juta usaha mikro dan PEN untuk sektor UMKM. “Melalui Banpres dan PEN sektor UMKM, paling tidak bisa merecharge usaha mikro agar bisa bergerak dan tetap dilanjutkan dengan pendampingan. Kita tidak bisa membiarkan usaha mikro tanpa pendampingan,” tandasnya.

Eddy menambahkan, pendampingan diperlukan untuk mendapatkan perlindungan legalitas usaha, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi SNI, sertifikasi halal, ijin edar dan PIRT. Ia juga mengakui sulitnya perijinan masih menjadi keluhan UMKM. Tetapi Eddy memastikan hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk memberi kemudahan perijinan bagi UMKM. “Berdasarkan data BKPM, NIB usaha mikro yang diterbitkan periode Januari – September 2020 sudah mencapai 512,246 NIB Umi, dari total 792.044 NIB,” jelasnya lagi.

Menurut Eddy, tidak hanya berhenti sampai disitu, tetapi akan terus menjembatani usaha mikro terintegrasi dalam ekosistem digital, menjadi perhatian pemerintahah agar diperoleh mapping usaha mikro formal. “Selanjutnya akan kita dilakukan mentoring agar mereka naik kelas, konsolidasi brand, penguatan badan usaha melalui koperasi (kemitraan dan investasi) dan memperluas akses pembiayaannya,” pungkas Eddy