Kementerian Koperasi dan UKM komitmen terus mendorong koperasi dan UKM naik kelas. Salah satunya dengan cara memfasilitasinya untuk bermitra dengan perusahaan eksportir, agar produknya bisa menembus pasar ekspor.
Sebagai persiapkan ke arah sana, Kementerian Koperasi dan UKM tengah menyelenggarakan agenda Sinergitas Pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) Potensi Ekspor di Yogyakarta, Kamis (21/3). Acara tersebut terselenggara atas kerja sama antara dua Kedeputian, yaitu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran serta Deputi Bidang Pengawasan, Kementerian Koperasi dan UKM.
Menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, bentuk nyata fasilitasi pemerintah untuk mendorong pelaku UKM naik kelas, adalah dengan mendorong mereka memperoleh Hak Cipta, Hak Merek atau sertifikasi lainnya. Upaya ini dilakukannya kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan lainnya.
Meliadi menambahkan tanpa adanya sertifikat hak merek ataupun sertifikasi lainnya, produk UKM akan sangat sulit menembus pasar ekspor. “Setelah mendapatkan sertifikasi selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong mereka untuk bermitra dengan perusahaan atau dalam wadah koperasi tertentu. Dengan begitu produk – produk UKM akan mampu bersaing di pasar global,” tegas Meliadi.
Masih kata dia, bicara soal ekspor semua itu harus dipersiapkan karena ekspor itu tidak bisa asal jadi. Tetapi harus ada syarat-syarat lainnya, seperti harus ada standarisasi kualitas dan lainnya. Oleh sebab itu karena jumlah UKM banyak, maka diarahkan melalui kemitraan dengan perusahaan yang bisa ekspor, sehingga terjadi link and match.
Kemudian untuk bisa menembus pasar ekspor lebih masif, Meliadi juga berharap pelaku UKM dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Penjualan secara online melalui e-commerce mutlak diperlukan, karena menurutnya era teknologi seperti saat ini tidak dapat dihindarkan. Dengan keberadaan teknologi mampu menghubungkan antara buyer dan produsen yang terpisah jauh oleh ruang dan waktu secara langsung.
“Kita juga dorong untuk terus mengembangkan SDMnya, permodalannya dan teknologinya. Ini kita bantu. Terlebih di zaman online atau ecommerce. Suka tidak suka kita tidak bisa hindari, maka UKM harus gunakan teknologi ini, tanpa itu tidak bisa go internasional,” imbuh Meliadi.
Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Victoria br Simanungkalit, menambahkan sinergi antar kedeputian di lingkungan Kementerian dan stakeholder terkait akan terus ditingkatkan. Dengan begitu koperasi dan UKM akan terlayani dengan optimal sehingga dapat mengakselerasi mereka untuk bisa naik kelas.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan sistem bisnis koperasi dan UKM serta peningkatan kapasitas usahanya yang berorientasi ekspor. Dan juga kami lakukan peningkatan SDM satgas pengawas dalam rangka penguatan lembaga koperasi,” kata Victoria.
Salah satu unit UKM yang didorong oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran untuk bisa menembus pasar ekspor adalah sampah daur ulang. Menurutnya potensi dan nilai jual dari sampah daur ulang di Indonesia sangat tinggi. Hanya tinggal membutuhkan ketelatenan serta kreatifitas pelaku usaha untuk membuat produk yang berkualitas. Untuk bahan baku sendiri, Victoria mengungkapkan, bahan baku sampah yang bisa didaur ulang untuk dibuat produk sangat banyak terlebih bank-bank sampah yang dikelola oleh koperasi juga banyak.
“Kita ingin masalah sampah ini diselesaikan secara holistik, permintaan dari China itu luar biasa loh, nah produk sampah daur ulang misal kristal itu belum bisa dipenuhi. Kita ingin mitrakan mikro ini untuk bisa hasilkan produk antara,” imbuh Victoria.
Adapun Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, membenarkan bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Kementeriannya adalah demi menjaga kualitas koperasi. Dia membenarkan bahwa jumlah koperasi yang banyak belum tentu menentukan kualitas.
“Yang kita kedepankan adalah kualitas, para pelaku usaha mikro yang punya kesamaan misal para pengrajin batik ya bentuklah koperasi, supaya punya ciri khas. Namun harus dijaga kualitasnya agar bisa memberikan dampak nyata bagi ekonomi,” kata Suparno.
Kemudian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Srie Nurkyatsiwi, berharap dengan penyelenggaraan sinergi di wilayahnya tersebut diharapkan dapat membantu koperasi dan UKM di Yogyakarta untuk bisa lebih baik.
Diakuinya pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta sudah cukup baik, namun tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih menjadi PR besar. Nilai indeks gini mencapai 0,441 pada Maret 2018 lalu, atau yang tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu dengan kepedulian Kementerian Koperasi dan UKM dalam membina pelaku koperasi dan UKM di wilayahnya melalui acara sinergi tersebut diharapkan dapat berdampak langsung bagi kualitas dan pendapatan UKM.
“Kami berharap dengan diselenggarakan di DIY akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan bersama. Harapannya ini akan menjadi pertumbuhan atau tambahan yang signifikan dan membantu UKM seperti apa yang jadi program pemerintah DIY,” kata Srie Nurkyatsiwi.
Terkait dengan fasilitasi pemerintah terhadap pelaku UKM, Kahono Sumitro, selaku pemilik usaha konveksi di DIY bersyukur, sudah mendapatkan hak merek yang dikeluarkan Kemenkumham dengan fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Menurutnya dengan adanya sertifikat hak merek ini akan menjadi daya tawar yang positif bagi produknya di pasar. Dengan begitu diharapkan kedepan usahanya dapat lebih meningkat lagi seiring dengan adanya pengakuan pemerintah atas produknya. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Kahono menegaskan prosesnya mudah dan gratis. “Sebetulnya gak sulit, kita gratis tidak dipungut biaya sepeserpun tahu-tahu saya dipanggil untuk menerima ini,” ujar Kahono usai menerima sertifikat merek.
Recent Comments