Kemenkop Koordinasi dengan PPATK, Antisipasi Koperasi Dipakai untuk Cuci Uang

Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengantisipasi koperasi simpan pinjam menjadi tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Herbert H.O. Siagian mengatakan, di Kemenkop terdapat petugas yang mengawasi potensi penyimpangan, termasuk TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

“Karena koperasi juga banyak disasar juga oleh praktik-praktik tindak pinjaman pencucian uang ya,” dalam sharing session di Kemenkop, Jumat (14/11/2025).

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi (Asdep) Kepatuhan Prinsip & Penilaian Kesehatan, Kemenkop, Dandy Bagus Ariyanto mengatakan, koperasi jangan sampai menjadi tempat pencucian uang tindak pidana tertentu, termasuk terorisme.

“TPPU dan TPPT (tindak pidana pendanaan terorisme) ini beberapa hari kebelakang sampai ke depan itu kami juga selalu berkoordinasi dengan PPATK,” kata Dandy.

Dandy menuturkan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur, koperasi yang melakukan simpan pinjam, perbankan, lembaga dana pensiun, modal ventura, lembaga pembiayaan menjadi pelapor.

Mereka harus melaporkan sejumlah transaksi dalam jumlah tertentu kepada PPATK.

“Antara lain transaksi keuangan tunai yang diatas 500 juta itu mau enggak mau harus dilaporkan kepada PPATK,” ujar Dandy.

Selain itu, koperasi dan lembaga keuangan tersebut juga harus melaporkan transaksi mencurigakan dengan nominal yang tidak terbatas.

Indikasi transaksi mencurigakan di antaranya dilakukan oleh anggota koperasi dengan nominal yang tidak sesuai dengan profil.

Ia mencontohkan, seorang mahasiswa atau pegawai negeri sipil (PNS) setiap hari menyimpan uang ke koperasi dengan jumlah Rp 20 juta.

“Nah ini tentu mencurigakannya harus laporkan ke PPATK,” kata dia.

Jika melapor ke PPATK, kata Dandy, maka koperasi tersebut justru terlindungi dari kegiatan kriminal pelaku TPPU.

“Sehingga ketika melapor otomatis koperasi terlindungi. Sehingga kita ingin agar kooperasi ini mendapatkan citra yang baik di masyarakat,” tutur Dandy.