Pemerintah Bersaing dengan Rakyatnya? Menimbang Ulang Unit Usaha Kopdes Merah Putih

Sebuah kolom opini yang ditulis Werdha Candratrilaksita di Kompas.com mengangkat kegelisahan pemilik toko kelontong terhadap hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pesaing baru di desa. Penulis menekankan, pemerintah semestinya tidak bersaing dengan usaha rakyatnya sendiri.

Pengenalan Naik, Keyakinan Rendah

Penulis mengutip survei nasional SMRC pada 5–19 Juli 2026 yang menunjukkan 76,9 persen responden telah mengetahui program KDKMP, naik dari 51,5 persen pada November 2025. Namun, dari mereka yang mengetahui, hanya 25 persen yang yakin koperasi di desanya akan berkembang maju, sementara 61,1 persen kurang atau tidak yakin.

Sembako Sudah Lama Digarap Rakyat

Gerai sembako menjadi unit usaha KDKMP yang paling banyak beroperasi, dengan pasokan didukung Bulog, ID FOOD, dan BUMN lain. Menurut penulis, berjualan sembako bukan inovasi yang tepat di desa karena kebutuhan itu sudah lama dilayani warung, kios pasar, dan toko kelontong. Data Sensus Ekonomi 2016 mencatat perdagangan besar dan eceran merupakan lapangan usaha terbesar, dengan 12,33 juta usaha dan menyerap 22,37 juta tenaga kerja.

Penulis menilai lapangan persaingan menjadi tidak seimbang. KDKMP mendapat dukungan instruksi presiden, BUMN, pembiayaan bank Himbara, hingga pembangunan fisik, sedangkan pemilik toko kelontong menanggung modal dan risiko sendiri. Ia merujuk prinsip competitive neutrality dari OECD sebagai pengingat agar pemerintah menjaga persaingan yang adil.

Fokus pada yang Belum Dikerjakan Rakyat

Penulis mendorong KDKMP berperan sesuai pernyataan pemerintah sebagai infrastruktur penyaluran bansos dan barang bersubsidi, serta menjadi offtaker hasil pertanian. KDKMP dapat berfungsi sebagai gudang bersama, agregator produk desa, pusat logistik, pembelian kolektif, atau penghubung produk UMKM ke pasar yang lebih luas.

KPPU juga telah mengingatkan bahwa Kopdes dapat menjadi pelengkap ekosistem usaha jika berperan sebagai distributor atau offtaker. Warung yang sudah ada bisa dijadikan anggota atau mitra distribusi. Prinsip sederhananya: petakan dulu apa yang sudah dikerjakan rakyat, lalu isi apa yang belum mampu mereka kerjakan—termasuk dalam distribusi LPG 3 kg.

Penulis menutup dengan pesan agar pemerintah berdiri di belakang rakyat supaya mampu bersaing, bukan berdiri di hadapan rakyat sebagai pesaingnya.

Sumber: Kompas.com (Kolom, Werdha Candratrilaksita)