Pipnews.co.id, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, mengungkapkan bahwa program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maupun Wirausaha Pemula (WP) yang digulirkan sejak pemerintahan Presiden Jokowi, kini telah memberikan hasil yang signifikan pada peningkatan rasio wirausaha (entrepreneur) Indonesia.
Puspayoga menambahkan rasio wirausaha di Indonesia terbaru sudah meningkat menjadi 7 persen lebih dari total penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya (2014), rasio wirausaha di Tanah Air baru 1,55%, kemudian meningkat menjadi 1,65% pada 2016 dan hingga akhir 2017 telah mencapai lebih dari 3,1%. “Angka ini sudah di atas standar internasional yang mematok 2 persen. Jadi pecah telur,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).
Selain jumlah wirausaha, Puspayoga juga mengklaim program lainnya juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Yakni kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 1,71% pada 2014 bertambah menjadi 3,99% pada 2016, dan terakhir menjadi 4,48% pada akhir 2017.
Menurut Puspayoga, berkat kerja sama tersebut dengan semua pihak, yakni DPR, swasta, kepala daerah dan BUMN. Meskipun dengan keterbatasan anggaran yang dimilikinya. Masih jelas Menkop pagu Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 960,773 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp 880,688 miliar, atau sebesar 91,66%. Sedangkan pada 2018 ini, pagu Kemenkop UKM berkurang menjadi Rp 944,538 miliar. Hingga 31 Meitelah realisasinya sebesar 30,03%.
“Untuk meningkatkan serapan kita sudah buatkan yang namanya target bulanan, jadi setiap bulan sudah ada target sekian persen dan untuk bulan Mei yang kami laporkan adalah 30,03% itu sebenarnya sudah di atas target,” ungkap Puspayoga lagi.
Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, menyatakan peningkatan rasio kewirausahaan, maupun kontribusi koperasi terhadap PDB tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam membina koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
“Saya apresiasi menteri, karena menyatakan dengan yakin bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB 2017 menjadi di atas 4 persen dan jumlah entrepreneur kita 7 persen. Ini salah satu kunci sukses kementerian,” ujar Teguh.
Teguh pun menambahkan akan lebih mendorong Kemenkop dan UKM makin fokus membina koperasi sektor produktif, ketimbang koperasi simpan pinjam (KSP). Ini agar bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. “Cara inilah yang sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti Prancis, Belanda dan Selandia Baru. Kami berkomitmen mengawal sehingga banyak koperasi bisa menjadi koperasi yang kita banggakan,” ujarnya lagi.
Pada Rapat Kerja tersebut, juga turut dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkoperasian, khususnya mengenai daftar inventarisasi masalah oleh fraksi-fraksi. Menkop Puspayoga berharap RUU ini dapat segera diselesaikan untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan koperasi di tanah air. “Pembahasan RUU ini juga akan mempunyai makna kesejahteraan yang sangat penting, serta mampu mempengaruhi keseluruhan kehidupan perekonomian bangsa kita,” ungkapnya.
Menkop menambahkan, pentingnya RUU Koperasi ini untuk mewujudkan, pertama untuk peningkatan daya saing koperasi agar lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh dalam memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat. Kedua, koperasi agar memegang teguh prinsip dan jatidiri sehingga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, manajemen koperasi yang dikelola secara profesional dan didukung oleh SDM yang profesional. Keempat, kepatuhan terhadap kaidah hukum yang berlaku di dunia usaha, transparansi, dan akuntabilitas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi meningkat. (Slamet AW).
Recent Comments