Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut alokasi anggaran untuk program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di 2018 ini mencapai Rp 2,5 triliun. Anggaran itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,5 triliun.

“Pertengahan tahun ini akan kami evaluasi. Kalau berjalan baik, bisa ditambah lagi anggarannya di tahun berikutnya,” kata Sri Mulyani, saat mkengadakan kunjungan kerja di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur, pekan lalu.

Ia menambahkan, di 2017 UMi masih program awal. Di tahun lalu, dari anggaran yang dialokasikan itu telah disalurkan kepada 307.032 debitur. Sedangkan di tahun ini diharapkan mampu disalurkan ke 800 ribu nasabah UMi.

Tiap nasabah bisa mendapat bantuan permodalan mulai antara Rp 5 juta dan maksimal Rp 10 juta. Dana yang diterima pelaku usaha itu bukan bantuan sosial, melainkan dana bergulir. Nasabah yang sebelumnya sudah menerima program UMi, dipersilakan mengajukan tambahan lagi.

“Kalau ada yang ingin tambah, silakan mengajukan lagi. Pemerintah berharap dengan akses pendanaan itu, masyarakat bisa mendapat dana modal kerja dengan bunga sangat rendah,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, UMi juga diharapkan menyasar koperasi yang dalam kondisi baik tapi tetap butuh bantuan permodalan. Terutama koperasi yang menjadi penyalur program UMi ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Dalam aturannya, kita cari koperasi yang berfungsi baik sebagai penyalur. Laporan yang saya terima, masih sedikit koperasi yang masuk kategori sehat sebagai penyalur,” papar Sri Mulyani.

Maka, ini menjadi pekerjaan rumah agar koperasi juga dibina sehingga bisa semakin kuat dan sehat. Akses permodalan menjadi salah satu upaya pemerintahan Presiden Jokowi agar pembangunan turut dinikmati masyarakat.

“Presiden mengingatkan seluruh pembangunan bisa dinikmati masyarakat. Akses permodalan adalah salah satunya,” kata Sri Mulyani