Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng tiga perguruan tinggi untuk menyusun strategi nasional untuk pengembangan UMKM Indonesia. Strategi Nasional tersebut dibutuhkan mengingat banyaknya Kementerian/Lembaga yang menangani UMKM di Indonesia, mulai dari aspek pajak, akses keuangan, pembiayaan, inklusif gender, produktivitas, data dan banyak hal lainnya. Namun belum ada pedoman utama agar semua dapat berkesinambungan.
Demikian kemukakan Sekretaris Kementerian Koperasi (Sesmenkop) dan UKM, Prof. Rully Indrawan, dalam rapat dengan wakil tiga Prerguruan To Negeri (PTN), yakni SBM ITB, IPB dan UI bersama jajaran internal dan Kemenkop dan UKM , di Jakarta, Selasa, (7/5).
Rully menambahkan, pada pertemuan itu mereka sepakat bahwa Strategi Nasional pengembangan UMKM Indonesia diperlukan dan dapat menjadi pedoman semua lini stakeholder. Dengan demikian regulasi yang dikeluarkan dan program yang dijalankan dapat bersinergi dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM secara komprehensif tanpa saling tumpang tindih. “UMKM selama ini berjalan auto pilot, dan pemerintah perlu hadir dalam hal-hal strategis,” ujarnya.
Masih jelas Rully, bahwa penyusunan Strategi Nasional ini metupakan pekerjaan penting dan besar, dan menargetkan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional pada 2020. Selain itu ada beberapa masukan dari pihak akademisi untuk penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM Indonesia. Diantaranya perlu ada mapping program, regulasi, dan tupoksi Kementerian/Lembaga yang menangani UMKM serta perlunya leader kebijakan UMKM di Indonesia.
“Mereka menyampaikan perlu adanya entrepreneurship education yang mencakup monitoring, evaluasi dan mentoring untuk membentuk ekosistem. Perlu juga adanya treatment yang berbeda untuk masing-masing skala pelaku UMKM, mengingat mayoritas pelaku UMKM 98% adalah usaha mikro, bahkan mayoritasnya berada pada tingkat ultra mikro,” jelasnya lagi.
Selain itu imbuh dia, diperlukan leader kebijakan UMKM yang kuat, baik menyempurnakan yang sudah ada saat ini, maupun membentuk komite atau pokja lintas stakeholders untuk kebijakan UMKM di Indonesia.
Sedangkan para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, kata Rully pun telah sepakat untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM, sebagai guidelines arah kebijakan UMKM nasional yang terpadu dan inklusif.
“Penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM menjadi sangat krusial dan perlu menitikberatkan pada proses identifikasi kebijakan yang terpadu, melalui koordinasi dan sinergi yang optimal antar stakeholder dan lembaga yang terlibat sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku,” tandas Rully.
Selanjutnya imbuh dia, penyusunan Strategi Nasional Pengembangan UMKM Indonesia akan diinisiasi dan dikoordinasi oleh Kemenkop dan UKM selaku lead kementerian terkait kebijakan UMKM, dimana akan dilakukan pelibatan pihak-pihak internal untuk perumusan draft Strategi Nasional
Recent Comments